Beberapa opini mengenai masalah nasionalisme
IN: GATRA - Gebrakan Para Mantan
From: John MacDougall <
Sumber : Majalah Berita Mingguan GATRA
Edisi : 11 November 1995 ( No.52/ I )
Rubrik : LAPORAN UTAMA
Gebrakan Para Mantan
Munculnya sejumlah organisasi baru berlabel kebangsaan dinilai
pengamat untuk mengimbangi gerak laju ICMI dan Habibie.
SEBUAH pepatah Arab mengatakan bahwa cinta tanah air adalah
bagian dari iman, hubbul wathon minal iman. Barangkali tak jauh
beda ketika Kardinal Julius Darmaatmadja, Ketua Umum Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI), menyampaikan ringkasan hasil Sidang
Agung KWI kepada Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try
Sutrisno di Istana Negara, Kamis lalu. "Umat Katolik
telah berjanji untuk menjadi 100%
Sikap itu diambil, Kardinal menambahkan, "Justru karena kami mau
menjadi 100% Katolik."
Ucapan Kardinal Darmaatmadja dan tekad umat Katolik itu
mengandung makna yang sangat dalam. Bahwa pada hakikatnya umat
Katolik
nasionalisme
beragama dengan baik akan menjadi pencinta tanah air yang kuat
pula. Dalam sejarah terbukti, dengan pekik, "Allahu Akbar",
arek-arek Suroboyo yang dipimpin Bung Tomo berani menyabung nyawa
melawan tentara Inggris pada 10 November 1945. Banyak lagi contoh
serupa.
Ketika para cendekiawan dari lima agama mengadakan seminar
nasional bersama, menyambut HUT ke-50 Kemerdekaan RI, yang akan
dibuka Presiden Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII),
Jakarta, Jumat pekan ini, subtema yang mereka pilih: memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa disebut, para cendekiawan
agama itu sedang melaksanakan bagian dari hubbul wathon minal
iman. Yang terlibat dari kerepotan itu adalah cendekiawan dari
Muslim Indonesia), Iska (Ikatan Sarjana Katolik
(Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia), KCBI (Keluarga
Cendekiawan Buddhis
Indonesia).
"Visi kami sama dengan organisasi lain yang tak bercirikan
keagamaan yang sekarang mengklaim kebangsaan," kata A. Djoko
Wiyono, Ketua Ikatan Sarjana Katolik, panitia seminar di TMII
itu. "Kami juga punya wawasan kebangsaan. Sebaliknya, munculnya
organisasi baru itu kalau cuma untuk politik praktis,
memperjuangkan kelompok guna meraih bargaining position, itu
sudah langkah mundur," katanya.
Masalah nasionalisme, kebangsaan, persatuan, dan kesatuan bangsa
belakangan memang menjadi pembicaraan hangat. Terutama setelah
muncul organisasi baru, seperti Persatuan Cendekiawan Pembangunan
Pancasila (PCPP), Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan
(YKPK), dan Persatuan Nasional Indonesia, yang oleh pers sering
disebut sebagai "PNI Baru". Organisasi baru ini umumnya
menyuarakan pentingnya memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan
serta wawasan kebangsaan.
Presiden Soeharto sendiri di atas pesawat DC 10, usai melakukan
perjalanan dua pekan ke mancanegara, Rabu pekan lalu, menyatakan
bahwa kehadiran berbagai organisasi
bisa saja terjadi sesuai dengan kebebasan berorganisasi. "Tapi
sesuai dengan Pasal 28 UUD '45, kebebasan untuk berserikat dan
sebagainya itu
mereka harus melihat undang-undangnya itu. Tak lantas bebas
begitu saja, tetapi harus dinilai."
Artinya, keberadaan organisasi baru itu masih akan dinilai dan
dilihat oleh Pemerintah. Apalagi, sesuai dengan ketentuan, setiap
organisasi baru setidaknya harus memiliki perwakilan atau cabang
di 14 daerah. Dan jika semua itu terpenuhi, masih belum tentu
mulus. Lihat saja PCPP, yang belum begitu jelas nasibnya sampai
kini. Kabarnya, pemakaian nama "Pembangunan Pancasila" dalam
organisasi itu kurang diperkenankan. Dengan nama itu terkesan
organisasi tersebut mengklaim Pancasila, dan seolah-olah akan
membangun Pancasila. "Padahal Pancasila itu harus diamalkan,
bukan dibangun," ujar seorang pejabat kepada Gatra. Maka rencana
PCPP mengadakan musyawarah nasional (munas) pertama di
nasibnya.
Padahal PCPP secara terbuka disambut sejumlah menteri. Antara
lain Menteri Pertahanan Keamanan Edi Sudradjat, Menteri
Transmigrasi Siswono Judhohusodo, dan Menteri Kependudukan
Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja. Sebagai organisasi baru
yang dicetuskan di Purwokerto, akhir Juli lalu, PCPP akan
mengadakan munas yang pertama di Hotel Garuda,
Jumat pekan ini. Tak kurang dari 24 perwakilan menyatakan siap
hadir. Tapi Rubiyanto Misman, pendiri PCPP di Purwokerto,
meragukan munas akan mendapat izin.
Tapi Letnan Jenderal (purnawirawan) Bambang Triantoro, Ketua Umum
YKPK, menyambut baik pernyataan Presiden Soeharto. "YKPK sendiri
siap dinilai. Kalau kehadiran kami tak diterima masyarakat, ya
bubar saja. Buat apa dipertahankan," katanya kepada Hidayat
Tantan dari Gatra. Namun satu hal yang pasti, Bambang Triantoro
menambahkan, sekarang sedang terjadi erosi terhadap nilai-nilai
kebangsaan. "Kami ingin memperbaiki kondisi yang kurang itu.
Tujuan YKPK semata-mata untuk kerukunan, persaudaraan, dan
kebangsaan. Kami tak akan berpolitik praktis," kata Bambang
Triantoro.
Repotnya, banyak orang menilai, munculnya beberapa organisasi
baru yang mengibarkan bendera kebangsaan itu adalah sebagai
reaksi terhadap berkibarnya ICMI, organisasi cendekiawan Islam,
yang dipimpin Menristek Profesor Dr. B.J. Habibie. ICMI sering
dianggap sebagai amat berperan dalam pentas politik kini.
Sejumlah menteri adalah orang ICMI. Juga banyak para petinggi
ABRI -- termasuk Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung dan KSAD
Jenderal R. Hartono -- sering bersuara dengan nada simpati
terhadap organisasi itu.
Yang menarik adalah figur ketua umumnya, B.J. Habibie. Selain
dikenal sebagai salah seorang pejabat tinggi yang dekat dengan
Presiden Soeharto, Habibie muncul sebagai tokoh dengan visi ke
depan yang tampaknya cocok dengan zamannya. Visi itu adalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang
dipadukannya dengan iman dan takwa (imtak). Seperti sering
dikampanyekan Habibie, bila ingin masa depan yang cerah, bangsa
terjadi di Barat malah meresahkan umat manusia. Maka, dalam visi
Habibie, iptek itu harus dipadukan -- menurutnya sebagai dua sisi
mata uang -- dengan iman dan takwa. Dan itu tentu berhubungan
dengan agama.
membuat pesawat terbang. Pada 10 Agustus lalu, di hadapan
IPTN mampu melakukan uji terbang. Akibatnya, sejumlah organisasi
Islam, para kiai pesantren -- di antaranya Rais Am NU KH Ilyas
Ruhiyat -- dan belakangan DPR, mengusulkan agar tanggal 10
Agustus itu dijadikan hari bersejarah: Hari Teknologi Nasional.
Pemerintah kemudian mengabulkannya.
Habibie juga berperan sebagai politikus dalam Munas Golkar,
Oktober 1993. Sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Golkar, waktu
itu, Habibie sangat dominan dalam Munas Golkar yang meminggirkan
banyak wajah lama yang sebelumnya sangat berpengaruh di
organisasi pendukung Pemerintah itu. Lalu sejumlah tokoh baru pun
masuk, beberapa di antaranya disebut-sebut sebagai orang atau
pendukung ICMI. Dan Menteri Penerangan Harmoko, seorang sipil,
untuk pertama kalinya diangkat menjadi Ketua Umum Golkar. Reaksi
keras pun waktu itu terdengar, terutama dari kelompok yang merasa
tersingkir dari kursinya.
Maka bila dilihat di antara 68 nama yang tersusun sebagai
pengurus YKPK, yang paling jelas terlihat: mayoritas mereka
adalah para mantan. Di jajaran Dewan Pertimbangan, misalnya, ada
Letnan Jenderal (purnawirawan) Kharis Suhud (mantan Ketua
DPR/MPR), R. Soeprapto, mantan Guberur Jakarta dan Wakil Ketua
MPR, dan Sambas Wirakusumah, mantan Direktur PTS Departemen P dan
K. Sambas, yang sebelumnya Ketua PCPP, adalah kakak kandung
Jenderal (purnawirawan) Edi Sudradjat. Ketua Umum YKPK, Bambang
Triantoro, juga mantan Kassospol ABRI, Sekjen Departemen P dan K,
dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri).
Tapi sejumlah lainnya adalah kelompok orang yang tergusur dari
DPP Golkar atau F-KP, setelah Munas Golkar tahun 1993 tadi. Sebut
saja Jacob Tobing, Anton Prijatno, Marzuki Darusman, Didiet
Haryadi, Widjanarko Puspoyo, dan Agus Tagor. Padahal Jacob Tobing
dan Anton Prijatno, misalnya, sebelumnya disebut-sebut sebagai
tokoh yang amat berpengaruh di DPP Golkar, terutama dalam
penyusunan daftar calon Golkar dalam pemilu yang lalu. Belakangan
daftar calon itu mendapat kritik dari Ketua Dewan Pembina Golkar.
Lalu satu kelompok yang lain di YKPK dikenal sebagai orang-orang
NU yang dekat dengan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid. Mereka
antara lain adalah Matori Abdul Djalil dan Gaffar Rachman. Yang
terakhir adalah mantan Sekjen PBNU. Ia terpaksa dicopot
sehubungan dengan isu dana SDSB di NU. Matori Abdul Djalil,
mantan Sekjen DPP PPP -- dikenal pada musim kampanye pemilu yang
lalu dengan mencalonkan Pak Harto sebagai presiden dan Pangab
Jenderal Try Sutrisno sebagai wakil presiden -- dipercayai
menjadi Sekretaris Umum YKPK. Menjelang Muktamar PPP yang lalu,
Matori berjuang untuk menjadi ketua umum partai itu. Ia mendapat
dukungan dari Kelompok Rembang yang disponsori KH Cholil Bisri.
Mereka ternyata kalah, dengan terpilihnya Buya Ismail Hasan
Metareum sebagai Ketua Umum PPP. Karena itu suara bisik-bisik di
PPP menyebutkan, kedua anggota DPR dari F-PP dan sejumlah anggota
kelompoknya sulit untuk tampil dalam nomor jadi calon PPP dalam
pemilu mendatang.
Makanya, melihat komposisi pengurusnya, tak sedikit orang yang
menduga bahwa kemunculan YKPK sangat berbau politik praktis,
dalam menghadapi Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.
mengatakan, mereka adalah orang-orang yang "tak senang" dan ingin
menghambat lajunya terbang Habibie yang belakangan secara politik
pun kian meroket saja. Malah secara bisik-bisik sudah lama
terdengar, Habibie akan menjadi salah seorang kandidat kuat wakil
presiden tahun 1998.
Tapi kepada Gatra, umumnya para tokoh YKPK membantah. Bambang
Triantoro mengatakan, YKPK hadir bukan untuk berkonfrontasi
dengan organisasi lain. Juga bukan pertanda bangkitnya kembali
politik aliran. Melainkan bahwa organisasi-organisasi itu
nantinya bisa dimanfaatkan untuk bargaining pada Pemilu 1997, itu
bukan suatu hal yang haram. "Ya, asalkan tak terlampau ambisius
dan terobsesi kekuasaan, ya boleh saja. Orang mau maju kok
dihalangi," katanya. Pada prinsipnya, menurut Cholil Bisri, YKPK
semata-mata untuk meluruskan yang bengkok dalam proses
pembangunan bangsa. "Karena di situ banyak mantannya, biasanya
jadi lebih matang, tak emosional. Karena sudah banyak
pengalaman," kata Cholil. Baik Cholil maupun Matori membantah
keras bahwa terlibatnya mereka di YKPK untuk mencari tempat. "Itu
tak benar sama sekali. Itu soal kecil," kata Matori.
Kalau YKPK diisi para mantan, PNI Baru pun demikian. Nyonya
Supeni, 79 tahun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Persatuan Nasional
Indonesia, adalah Dubes Keliling di zaman Bung Karno. Menurut
Nyonya Supeni, latar belakang berdirinya Persatuan Nasional
Indonesia tak lepas dari setumpuk persoalan, seperti kesenjangan
sosial, ekonomi, dan politik. "Saya menganggap, ada kemampatan
dalam penyaluran politik," katanya. Yang bengkok-bengkok itu,
katanya, berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan, karena itu
akan mereka luruskan.
Tapi, yang pasti, mereka adalah para mantan politisi. Banyak di
antara tokoh organisasi ini dulunya adalah dedengkot Partai
Nasional Indonesia (PNI). Selain Supeni, ada Usep Ranawidjaja dan
Sanusi Hardjadinata. Yang jelas, setelah Orde Baru, PNI yang
dikenal dekat dengan Bung Karno itu ambruk dari sebuah partai
terbesar menjadi partai gurem. Lalu pada 1973, partai ini berfusi
dengan Murba, IPKI, Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia
(Parkindo) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak itu
para tokohnya tampaknya kecewa dan selalu terperangkap oleh
nostalgia kejayaan PNI/Front Marhaenis dulu.
PCPP (Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila) juga banyak
diminati eks tokoh PNI atau jajaran GMNI yang bekas organisasi
mahasiswa PNI itu. Seperti Arif Hidayat dari Universitas
Diponegoro,
adalah mantan aktivis GMNI di masa mudanya. Lalu Soeparto, kini
Ketua DPRD Jawa Tengah, juga mantan aktivis GMNI. Begitu pula
Rubiyanto Misman, pendiri PCPP Purwokerto, juga mantan aktivis
GMNI.
Di Medan, Hemat R. Brahmana, guru besar Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, adalah Staf
Ketua GMNI Yogyakarta pada 1964-1969. Ia penggerak PCPP di Medan.
"Jika yang jadi pemrakarsa banyak dari GMNI, itu kebetulan saja,"
kata Hemat R. Brahmana.
Apakah munculnya ormas ini pertanda bangkitnya semangat politik
aliran? Nyonya Supeni enggan menjawab. "Saya tak mau berkomentar.
Cuma, kami mesti memperhitungkan semua yang dapat terjadi. Jauh
lebih luas dari sekadar untuk menghadapi pemilu," kata Nyonya
Supeni, yang pernah duduk sebagai Ketua Departemen
Pendidikan/Sosial DPP PNI hasil kongres tahun 1956.
Bekas Ketua Umum HMI, Ridwan Saidi, berpendapat bahwa lahirnya
organisasi baru itu merupakan proses yang tak bisa dibendung. Dan
ini tak lepas dari keberadaan ICMI. "Justru kehadiran ICMI yang
mengilhami orang untuk menghidupkan kembali politik aliran,"
Ridwan Saidi menegaskan.
Tapi Adi Sasono, dari Dewan Pakar ICMI, tak setuju dengan
pendapat itu. Ia menilai kehadiran PCPP, YKPK, dan PNI Baru
sebagai hal yang wajar. "Tapi kalau ditafsirkan sebagai
bangkitnya politik aliran, itu namanya menyederhanakan masalah,"
katanya. Soalnya, menurut Adi, sekarang situasi sudah berubah.
Lain lagi pendapat Profesor Nazarudddin Sjamsuddin. Pengamat dari
Universitas
sejumlah organisasi baru tersebut hanya akan mengipas-ngipas anak
muda yang sedang resah, dan itu tak etis bagi orang tua. Kata
Nazaruddin, "Setiap organisasi harus dilihat siapa penggeraknya,
bukan apa tujuannya. Satu hal yang pasti, orang-orang yang
frustrasi pasti sangat mendukung organisasi ini."
Harold Crouch, pengamat politik
tegas. Kehadiran sejumlah organisasi baru itu, menurut Crouch,
selain menunjukkan rasa tak puas mereka terhadap organisasi
sosial politik (orsospol) yang ada, juga diharapkan dapat
mengimbangi ICMI yang dimotori Habibie. "Apalagi ICMI telah
bersiap meletakkan landasan jangka panjang jika Pak Harto tak
ada," katanya. Artinya, kehadiran mereka memang untuk mengimbangi
dan menghadang Habibie. "Kendati demikian, saya menilai, Pak
Harto memilih Habibie," katanya.
(Agus Basri, Nur Hidayat, Genot Widjoseno, Dani Hamdani, dan
Heddy Lugito)/GIS.-
| Nasionalisme TKI Tidak Perlu Diragukan Moh Jumhur Hidayat dalam acara dialog di Lemhanas (foto affandi) ( Dialog yang dipimpin Gubernur Lemhanas Prof Dr Muladi, SH ini menghadirkan nara sumber Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tokoh buruh Dr Muhktar Pakpahan, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang Prof Dr Mujahirin Thohir, pakar demografi Universitas Indonesia Dr Suhasil Nazara, pengamat politik Dr Rosita M Noor MA, dan wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perburuhan. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, untuk mengharapkan kesadaran nasionalisme dari TKI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) agak sulit, karena faktor pendidikan mereka yang umumnya rendah. Karena itu, pemerintah bertekad akan mengurangi secara bertahap penempatan PLRT, dan sebaliknya akan meningkatkan penempatan TKI Formal. Prof Dr Muladi, SH dalam acara dialog di Lemhanas (foto affandi) Mengenai masa depan TKI PLRT, Jumhur menyarankan agar semua pihak bekerja sama memberikan pekerjaan di dalam negeri bagi kaum perempuan di desa-desa di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan, sehingga mereka tidak menggantungkan hidup dari profesi sebagai PLRT di luar negeri. Dijelaskannya, hadirnya BNP2TKI merupakan komitmen pemerintah untuk memberi pelayanan dan perlindungan TKI secara bermartabat. “Kita sudah banyak kemajuan sejak ada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Jadi wajar jika TKI kini mulai merasakan kehadiran pemerintah. Keterlibatan pemerintah ini adalah ukuran nasionalisme TKI di luar negeri,” ujar Jumhur Hidayat. Ditambahkannya, diaspora nasionalisme Tenaga Kerja Multi Dimesi Sementara Dr Suhasil mengatakan pembicaraan tentang nasionalisme TKI sifatnya multi dimensi; Nasionalisme TKI bisa berarti mempertahankan kewarganeganegaraan, pulang ke Ahli Demografi dari Universitas |
| Nasionalisme TKI Tidak Perlu Diragukan Moh Jumhur Hidayat dalam acara dialog di Lemhanas (foto affandi) ( Dialog yang dipimpin Gubernur Lemhanas Prof Dr Muladi, SH ini menghadirkan nara sumber Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tokoh buruh Dr Muhktar Pakpahan, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang Prof Dr Mujahirin Thohir, pakar demografi Universitas Indonesia Dr Suhasil Nazara, pengamat politik Dr Rosita M Noor MA, dan wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perburuhan. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, untuk mengharapkan kesadaran nasionalisme dari TKI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) agak sulit, karena faktor pendidikan mereka yang umumnya rendah. Karena itu, pemerintah bertekad akan mengurangi secara bertahap penempatan PLRT, dan sebaliknya akan meningkatkan penempatan TKI Formal. Prof Dr Muladi, SH dalam acara dialog di Lemhanas (foto affandi) Mengenai masa depan TKI PLRT, Jumhur menyarankan agar semua pihak bekerja sama memberikan pekerjaan di dalam negeri bagi kaum perempuan di desa-desa di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan, sehingga mereka tidak menggantungkan hidup dari profesi sebagai PLRT di luar negeri. Dijelaskannya, hadirnya BNP2TKI merupakan komitmen pemerintah untuk memberi pelayanan dan perlindungan TKI secara bermartabat. “Kita sudah banyak kemajuan sejak ada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Jadi wajar jika TKI kini mulai merasakan kehadiran pemerintah. Keterlibatan pemerintah ini adalah ukuran nasionalisme TKI di luar negeri,” ujar Jumhur Hidayat. Ditambahkannya, diaspora nasionalisme Tenaga Kerja Multi Dimesi Sementara Dr Suhasil mengatakan pembicaraan tentang nasionalisme TKI sifatnya multi dimensi; Nasionalisme TKI bisa berarti mempertahankan kewarganeganegaraan, pulang ke Ahli Demografi dari Universitas |
Nasionalisme Perlu Ditumbuhkan
BANDA ACEH-Guna menumbuhkan semangat nasionalisme bagi generasi muda di Aceh. Generasi Muda Peduli Aceh Sejahtera (Gempas) kemarin (11/9) menggelar diskusi publik pemantapan makna ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.
Syukriyanto dalam materi bertajuk, "Pemahaman Jiwa korsa dan Basionalisme" menilai, saat ini rasa nasionalisme di tingkat elit sudah memudar khususnya para elit politik pengambil kebijakan.
Hal tersebut, kata dia, tercermin dalam implementasi kebijakan yang mereka buat, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan hukum. Malah sebaliknya, justru para TKI yang memiliki nasionalisme tinggi.
Mereka bekerja dan membawa devisa ke dalam negeri. Jadi, nasionalisme lebih terlihat di tengah-tengah rakyat.
"Globalisasi juga menjadi salah satu unsur yang bisa mereduksi nasionalisme dan tidak lagi menjadi sebuah wacana, tetapi sudah menjadi arus informasi, industri, transportasi, semua bergerak dengan cepat dan kita tidak bisa menghindari," ujar Syukrianto.
Pemimpin kita harus melihat kembali masa depan nasionalisme, kalau pemimpinnya tidak mau berubah. Maka rakyat
Generasi muda saat ini harus mampu hidup sederhana. "Mulai sekarang tanamlah semangat korsa dan jiwa nasionalisme pada generasi penerus dengan harapan kelak mereka dapat meningkatkan dan menjaga terus semangat korsa dan rasa nasionalisme pada bangsa dan negara," ajak Syukrianto. (din)
.budaya-tionghua
Memang sesuatu yang sangat unik bisa terjadi di
keduanya didunia ini, dimana bisa terjadi masalah kewarganegaraan begitu
rumitnya khusus terhadap etnis Tionghoa.
Coba perhatikan, Ivana Lie seorang atlet Bulutangkis yang membela nama baik
yang sah. Mengapa? Satu kontradiksi peraturan UU Kewarga-negaraan yang terjadi
di
dari pihak
Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang berasaskan ius Soli, tempat kelahiran
seseorang sebagai syarat menjadi kwarga-negara Indonesia, yang jelas telah
di-Undang-kan pada tahun 1946, maka seharusnya Ivana Lie yang lahir di
Indonesia, sekalipun orang-tuanya berasal dari Tiongkok sana, adalah seorang
warga-negara Indonesia yang sah, selama dia tidak pernah menyatakan menolak
menjadi warga-negara Indonesia untuk tetap menjadi warga-negara Tiongkok
(mengikuti orang-tuanya).
Tapi, kemudian lupa konkritnya tahun berapa diberlakukan keharusan seseorang
turunan asing (kenyataan hanya khusus diberlakukan untuk etnis Tionghoa saja),
diharuskan memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarga-negaraan
karena Ivana Lie tidak pernah berhasil memiliki SBKRI, dia jadi tetap dianggap
stateless, bukan warga-negara
keluar-negeri mewakili regu Bulutangkis
kemana-mana hanya dengan
secarik kertas yang menyatakan bahwa saya orang
kewarganegaraan saya dicabut dan menjadi stateless (tidak punya
kewarganegaraan, Red)," ujarnya. Masalah kerumitan administrasi SBKRI baru bisa
diselesaikan setelah KONI dan PBSI memberikan bantuan.
Satu keganjilan yang bisa terjadi di negeri ini, aneh, lucu sekaligus juga
sangat menyedihkan. Dan keganjilan demikian ini ternyata juga menimpa diri
atlet Bulutangkis peranakan Tionghoa lain seperti, Alan Budi Kusuma, Susi
Susanti, dan Hendrawan yang juga pernah mengharumkan nama Indonesia didunia
Internasional. Entah berapakali sudah bendera Merah-Putih dikibarkan dengan
kumandang "Indonesia Raya" ditengah-stadion Internasional, karena prestasi yang
atlet-atlet peranakan Tionghoa tersebut. Hati mereka dan kesetiaan mereka pada
menghambat mereka menjadi warga-negara
Salam,
ChanCT
| |
|
|
Anwari Doel Arnowo: Kewarganegaraan &Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 Juli 2006, tidak atau belum menyenangkan hati saya. Sudah pernah saya tulis pendapat saya mengenai masalah ini pada sekitar lebih dari satu tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini saya masih tetap mempunyai pendirian yang sama, yaitu agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan lagi, sehingga status kewarganegaraan ganda dibolehkan dan melindunginya dengan undang-undang yang komprehensif dan menyeluruh
Mengapa saya ulangi tulisan yang menyangkut hal ini?? Karena selama beberapa hari ini telah terjadi masalah yang relevant mengenai hal ini di Lebanon. Diberitakan bahwa sebanyak 50.000 orang warganegara Kanada sedang berada di Menurut investigasi media dan Pemerintah Kanada, mereka memang warga Negara Kanada yang berasal dari etnis orang • Hal ini disimpulkan oleh para legislator dan pemerintah Kanada sejak dini. Ini menunjukkan kecerdasan berpikir para wakil rakyat dan para cendekiawannya. • Pemerintah berpikir secara mendasar bahwa seorang ibu akan tetap melindungi dan akan tetap mengawal anak-anaknya yang manapun, dengan tidak memperdulikan anak yang mana atau anak yang bagaimana. • Biarpun ada “protes” dari sebagian warga lain mengenai hal ini, Pemerintah Kanada tetap berbuat yang terbaik bagi mereka, biarpun sebagian besar dari etnis Negara • Ternyata Pemerintah Kanada menunjukkan sikap tetap setia dengan keputusannya yang telah diambilnya pada waktu membuat undang-undang mengenai kewarganegaraan yang membolehkannya untuk dimiliki oleh warganegara lain dan merangkapnya. • Bahkan menurut undang-undang yang diundangkan pada tahun 1977 itu, merangkap lebih dari dua warganegarapun diperkenankan dan boleh-boleh saja. Pada tahun itu Kanada adalah salah satu yang pertama dari negara-negara yang membolehkan kewarganegaraan ganda. Pada hari ini, tahun ini, negara-negara yang menganut paham dan pendirian seperti ini sudah meliputi separuh dari jumlah Negara-negara yang ada didunia. • Mengenai kesetiaan terhadap kewarganegaraan, mereka juga diperkenankan oleh undang-undang itu untuk memberikan sumpah setia kepada Negara dimana kewarganegaraannya yang lain itu. Hal ini dianggap tidak mengganggu karena hampir dianggap seperti hak azasi manusia yang hakiki. • Pada saat ini ada sekitar enamratus ribu warganegara Kanada yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Memang disadari dan diketahui bahwa diantara mereka ada yang terkadang memanfaatkan passportnya untuk menikmati kemudahan berkelana, sebagai “polis asuransi” dalam keadaan terdesak dan atau pada waktu mereka ingin bekerja diluar Kanada. Tetapi bagaimanapun diyakini bahwa sebagian besar mereka ini adalah warga yang tekun bekerja mencari nafkah, membantu orang tuanya yang sedang sakit atau bekerja mencari nafkah sambil menikmati masa pensiunnya, meskipun mempunyai pertalian dengan Negara pilihan mereka, Kanada dan dengan Negara asalnya. Orang Kanada adalah orang Kanada. Titik. Kanada adalah Negara yang amat membutuhkan datangnya lebih banyak immigrant yang berpendidikan dan intelek serta trampil bekerja. Mereka akan membuat ekonomi Kanada bergerak lebih cepat karena keterikatan mereka dengan negara-negara asalnya atau dengan negara-negara dengan mana mereka memiliki koneksi mereka masing-masing. Hal-hal seperti ini akan membuat kekuatan hubungan dagang Kanada dengan dunia internasional menjadi bertambah. Kalau hal-hal seperti ini tidak dilaksanakan maka upaya menarik immigrant menjadi terhambat. Apalagi kalau mereka dibatasi dengan hanya menawarkan kewarganegaraan kelas dua, yang membatasi pemberian bantuan pada saat sekarang seperti yang dialami oleh warganegara Kanada asal Patut juga ingat bahwa Governor General Michaëlle Jean yang sampai tahun lalu masih memegang Passport Prancis boleh disebut sebagai tidak setia kepada negaranya, Kanada?? Bagaimana halnya dengan Ratu Elizabeth II yang menjadi Kepala Negara dari 17 negara yang berlain-lainan? Bukankah dengan begitu berarti bahwa sang Ratu adalah seorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap sebanyak tidak kurang dari tujuh belas buah ?? Apakah dia tidak boleh setia kepada seluruh Negara itu??? Meskipun kejadian-kejadian seperti berikut telah terjadi, seperti: • Pemerintah Kanada berusaha mencarter empat buah kapal untuk mengangkut beberapa ribu orang pengungsi warga Negara Kanada di Lebanon, hanya datang satu buah kapal. • Mereka yang tidak mendapat kesemptan naik kapal, memaki-maki pemerintah Kanada. Hal ini tampak dalam siaran berita di televisi. • • Saya mengetahui praktek seseorang warga Kanada yang telah membeli rumah di Hal-hal tersebut diatas adalah hal yang menjengkelkan, akan tetapi pemerintah pusat Kanada di Ottawa tetap membelanjakan uangnya dalam jumlah yang fantastis untuk penyelamatan warganegaranya didaerah krisis. Kalau saya menyebut “kebaikan-kebaikan” Kanada dan menyebut “kekurangan-kekurangan” Saya adalah warga Negara Republik Perbuatan membunuh dan mengadu domba bangsa sendiri, mencuri hak rakyat, mencuri uang rakyat itu malah lebih buruk dari pencuri seekor ayam, hanya karena dia kelaparan. Tenaga Kerja Keuntungannya jelas sekali. Mereka akan mendapat perlindungan Polisi setempat apabila ada perlakuan semena-mena dari para majikannya. Bukankah sudah berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan kasus mereka yang seperti itu tidak dapat dibantu oleh perwakilan kita di Negara dimaksud. Mereka diperkosa, dilecehkan, tidak dibayar gajinya dan ditipu oleh banyak perusahaan yang mengirim mereka. Saya tahu persis karena beberapa orang kakak-kakak pembantu rumah tangga saya, semuanya menjadi Tenaga Kerja Wanita kenegara-negara Arab tersebut diatas. Pengalaman mereka pernah saya catat/ kumpulkan/ simpan, karena saya meninterview mereka secara langsung. Mengawali undang undang mengenai kewarganegaraan ganda dimasak atau diproses, saya anjurkan dibentuk team khusus yang sifatnya independent, jadi tidak hanya bergantung pada komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, karena selama system kepartaian kita seerti ini, saya akan tetap meragukan kualitas anggota “Dewan yang terhormat” ini. Beberapa bulan lalu saya bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah warga Negara Kanada di sebuah supermarket di daerah Bumi Serpong Damai. Menurut ceritanya dia menjadi duda yang ditinggal mati istrinya yang pertama dan kemudian datang seorang wanita berjilbab/orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar